Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan asas dekonsentrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangansesuai dengan berlaku kewenangannya;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
  3. Pembinaan umum, bimbingan, pengawasan dan pengendalian teknik di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pengidentifikasian potensi pangan pokok;
  5. Pengkajian,pemantauan dan pengendalian ketersediaan dan kecukupan Pangan ;
  6. Penanganan,pengolahan,distribusi pangan dan bahan komoditas strategis;
  7. Penyuluhan dan gerakan keragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan budaya lokal;
  8. Pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksana sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  9. Pembinaan dan peningkatan produksi pangan lokal berbasis sumber daya lokal;
  10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  11. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut  :

  1. Meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam negeri menuju kemandirian;
  2. Mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis;
  3. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan;
  4. Meningkatkan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  5. Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
  6. Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;
  7. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan;
  8. Meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan;
  9. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;
  10. Mengembangkanteknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;
  11. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar; dan
  12. Mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

 

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 3 (tiga) unit kerja Eselon III yang dibantu oleh 3 (tiga) Eselon IV sebagaimana terlihat pada lampiran 1

 

Dinas Ketahanan Pangan , terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :


 

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokokKepala Dinas menyelenggarakan fungsi  :

  1. Penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengaturan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan kesekretariatan Dinas;
  2. Penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengaturan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan bidang ketahanan pangan;
  3. Penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengaturan, pengembangan dan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
  4. Penyusunan kebijakan, pembinaan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengaturan, pengembangan dan pengawasan pengelolaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan tugas-tugas pembantuan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat dan atau Provinsi.

 

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan Penyusunan dan Penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi serta perlengkapan, keuangan, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumen peraturan perundang-undangan pada Dinas Ketahanan pangan.Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat menyelenggarakan  fungsi  :

  1. Pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan;
  2. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
  3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
  4. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
  5. Pembinaan organisasi dan tatalaksana.

 

 

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok mengelola urusan pemerintahan daerah di bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Penetapan Kebijakan teknis penyelengaraan bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  2. Pelaksanaan Perencanaan teknis konsumsi dan Keamanan Pangan;
  3. Pelaksanaan Koordinasi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  4. Pelaksanaan identifikasi pangan pokok masyarakat;
  5. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku local;
  6. Pelaksanaan analisis pola konsumsi pangan pokok masyarakat;
  7. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan konsumsi pangan pokok masyarakat;
  8. Pelaksanaan pembinaan, penerapan standar teknis di bidang penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
  9. Pelaksanaan promosi penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
  10. Pelaksanaan pengembangan penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan;
  11. Pembinaan dalam peningkatan produksi pangan lokal berbasis sumber daya lokal;
  12. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan baik tingkat kabupaten, provinsi dan instansi terkait lainnya; dan
  13. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tugas.

 

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, identifikasi, pembinaan, pemantauan, pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketersediaan, distribusi, akses, harga, cadangan pangan serta pencegahan dan penanganan kerawanan pangan. Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan perencanaan ketersediaan, distribusi, akses, harga,cadangan serta pencegahan dan penanganan kerawanan pangan;
  2. Pemberian petunjuk, pembinaan dan arahan kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan Distribusi Pangan;
  3. Pelaksanaan koordinasi, perolehan data, identifikasi dan penyusunan serta analisa ketersediaan pangan masyarakat dan sasaran produksi pangan daerah, Neraca Bahan Makanan (NBM), pola pangan harapan (PPH) ketersediaan, pola panen, cadangan menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi SKPG, ketahanan daan kerentanan pangan (FSVA) wilayah kabupaten;
  4. Pembinaan, pengembangan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Ketersediaan DistribusiCadangan dan Kerawanan Pangan;
  5. Pelaksanaan pembinaan ketersediaan dan kerawanan pangan masyarakat;
  6. Pelaksanaan koordinasi ketersediaan bahan pangan menjelang hari besar keagamaan;
  7. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab;
  8. pelaksanaan identifikasi dan pengendalian kerawanan pangan wilayah kabupaten;
  9. Pelaksanaan perencanaan distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
  10. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis operasional distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
  11. Pelaksanaan penyusunan pedoman/juklak pengembangan distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
  12. Pelaksanaan analisis sistem  distribusi, harga dan akses pangan;
  13. Pelaksanaan fasilitasi dan supervisi/pemantauan kegiatan distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
  14. Pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan tingkat kabupaten, kecamatan dan pihak terkait lainnya;
  15. Pelaksanaan pembinaan petugas analisis ketersediaan, distribusi, cadangan dan kerawanan pangankabupaten dan kecamatan;
  16. Pelaksanaan identifikasi distribusi, akses, harga dan cadangan pangan;
  17. Pelaksanaan koordinasi pencegahan penurunan cadangan pangan masyarakat;
  18. Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dan kecamatan;
  19. Pengendalian cadangan pangan wilayah kabupaten;
  20. Pembinaaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
  21. Pemberian petunjuk kepada bawahan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  22. Pelaksanaan pemeriksaan pekerjaan para bawahan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  23. Penilaian prestasi kerja bawahan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
  24. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

M I S I

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur  2016 - 2021, sebagai berikut :

 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, terampil, sehat dan berakhlak.

  1. Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan.
  2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
  3. Mengembangkan daya saing daerah melalui usaha perdagangan dan jasa, industri pengolahan, serta pariwisata dan budaya.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke-1 dan ke-2 yaitu “Mengembangkan penguatan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemantapan ketahanan pangan, pengembangan produk unggulan daerah dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, jaminan ketahanan pangan, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kemandirian desa melalui kedaulatan pangan dengan sasaran meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

V I S I

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Kelembagaan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu : “Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berbasis Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”.

Untuk mencapai visi di atas, Kelembagaan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2015-2019, yaitu :

  1. Mengembangkan ketersediaan pangan yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal;
  2. Meningkatkan pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
  3. Mengembangkan sistem keamanan pangan;
  4. Mengembangkan sistem penanganan kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan;
  5. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

  1. Mengembangkan ketersediaan pangan yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal;
  2. Meningkatkan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat;
  3. Meningkatkan pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
  4. Mengembangkan sistem keamanan pangan;
  5. Mengembangkan sistem penanganan kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan;
  6. Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.