Super User

Super User

Joni Parwoto, SP, MM (Ketua Tim Efektif)Membuka Rapat dan menjelaskan bahwa pada tahun ini pelaksanaan analisis SKPG diharapkan dapat dilakukan berbasis website sehingga pelaporan SKPG dapat dilakukan secara berkala dan rutin setiap bulan. Terutama pada saat-saat terjadi bencana transien maupun indikasi rawan pangan kronis.Dalam kesempatan ini meminta agar  dapat meningkatkan pemahaman tentang konsepsi ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012, sehingga pelaksanaan pencegahan kerawanan pangan melalui SKPG dapat terlaksana lebih baik.

Rapat ini menyepakati aplikasi SKPG berbasis website yang telah didemonstrasikan perlu penyempurnaan, di antaranya: pertama, pada tampilan perlu ditambahkan menu cetak dan download hasil tabulasi (.xls) setiap indikator; Kedua, upload data SKPG dipisahkan per tahun agar dapat terlihat hasil analisis setiap tahunnya; Ketiga, update data diharapkan dapat dilakukan berdasarkan data terakhir yang diupload ke dalam website. Keempat, database SKPG sebaiknya dilengkapi dengan instrumen berikut: (1) peta analisis; (2) fungsi download data dan analisisnya; dan (3) fungsi pembuatan pelaporan.

Instrumen SKPG, kita harapkan sebagai alat untuk sistem pemantauan dan deteksi dini (Early Warning System) dalam mengantisipasi kejadian kerawanan pangan lanjutnya adalah secara berjenjang dan terus menerus. Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi serta penyebaran informasi, yang lebih idealnya diteruskan dengan investigasi dan intervensi terhadap masyarakat yang terindikasi rawan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendapat tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan PUPM/TTI, yang pada tahun  ini sebanyak 2 Gapoktan/ 4 TTI. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis baik di tingkat konsumen maupun produsen serta memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Namun demikian, kegiatan ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan secara rutin tetap dijalankan dengan baik dalam rangka menyukseskan program peningkatan diversifikasi pangan, mengingat tugas-tugas tersebut sangat bermanfaat dalam merespon dan mengantisipasi isu-isu, baik itu ketahanan pangan maupun kerawanan pangan yang berkembang di masyarakat.

Fuji Rahmadi, SP (Sekretaris), Materi yang disampaikan dalam rapat ini fokus pada arahan dan kebijakan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Pelaksanaan SKPG di daerah tahun 2017 berbasis website. Secara teknis kita diyakinkan bahwa SKPG sebagai isyarat dini dan intervensi (SIDI) dengan menerapkan aplikasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi berbasis Website.

Untuk ujicoba pelaporan SKPG berbasis website beberapa masukan dari peserta rapat.

Pertama, aparat kabupaten/kota dan provinsi yang menangani entry data SKPG berbasis website diharapkan tidak berganti-ganti selama proses ujicoba tahun 2017.

Kedua, kabupaten/kota melakukan entry data mulai bulan Januari 2017, sedangkan provinsi berkewajiban mendampingi pelaksanaan entry data. Namun demikian, jika kabupaten/kota mengalami kendala dalam pengisian dan upload data, aparat provinsi membantu berdasarkan kabupaten/kota yang menjadi tanggungjawabnya.

Ketiga, kabupaten/kota dan provinsi membuat email yang akan digunakan sebagai user name sesuai format yang telah disepakati, provinsi membuat tabulasi dan melaporkan user name ke pusat melalui email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

Keempat, BKP Pusat membuat password untuk login dan formulir input data selanjutnya disampaikan kembali hasilnya kepada provinsi melalui email provinsi, selanjutnya provinsi menyampaikan password dan formulir input ke kabupaten/kota masing-masing.

Pertemuan ini jelas Ermiwati( Kasi Kerawanan Pangan) memutuskan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)  pada tahun 2017 masih berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2010, sedangkan ujicoba aplikasi berbasis website digunakan untuk penyempurnaan sistem pada Permentan baru sebagai pengganti Permentan No. 43 Tahun 2010. Sehingga kabupaten/kota tetap menyampaikan laporan analisis SKPG tahun 2017 ke provinsi dan pusat berupa laporan tahunan dan bulanan yang dimulai dari bulan Januari 2017.  Untuk Dinas Ketahanan Pangan harus dibahas lebih lanjut untuk merumuskan dan menentukan indikator yang akan digunakan dalam analisis SKPG. Ada beberapa masukan untuk penyusunan Permentan baru sebagai pengganti Permentan No 43 Tahun 2010, pertama, wilayah perkotaan yang memiliki luas lahan pertanian pangan dan dapat mencukupi kebutuhan wilayahnya tetap menggunakan indikator dari aspek ketersediaan. Kedua, SKPG tahunan merupakan akumulasi dari analisis bulanan sehingga laporan bulanan diharapkan dilaporkan setiap bulannya. Ketiga, untuk data D’ (data balita ditimbang terkoreksi) terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki data.

Ir. JAKATAN (Kepala Dinas Ketahanan Pangan)Membuka Rapat dan menjelaskan bahwa tujuan rapat pada hari ini adalah Rapat Tim Efektif II (kedua) Penyusunan dan Pembuatan Laporan Analisa NBM/ PPh Tahun 2017. Dan mengharapkan kepada semua yang hadir agar mendukung Penyusunan dan Pembuatan Laporan Analisa NBM/ PPh. Penyusunan Neraca Bahan Makanan yang dilakukan setiap tahun dimaksudkan untuk dapat memperoleh gambaran lengkap dan teliti tentang situasi ketersediaan pangan yang berkesinambungan. Selain itu dapat pula memberikan informasi tentang adanya produksi, pengadaan serta perubahan yang terjadi, penggunaan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk perkapitanya. Dengan Neraca Bahan Makanan ini diharapkan dapat memberikan gambaran luas mengenai komposisi bahan makanan, jumlah kalori, protein serta lemak yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk. Dalam hal ini sangat penting artinya dalam kaitannya dengan perencanaan pembangun nan khususnya yang menyangkut masalah pangan dan gizi termasuk upaya diversifikasi pangan yang telah dicapai di Kabupaten Kotawaringin Timur .

JONI PARWOTO, SP, MM (Ketua Tim Efektif ) menjelaskan bahwa Rapat ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi mengenai pengadaan, penggunaan dan ketersediaan pangan serta ketersediaan pangan per kapita, baik dalam bentuk volume maupun zat gizinya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

BURAY, SP (Kasi Ketersediaan Pangan) menambahkan Dalam rangka terlaksananya kegiatan NBM/PPh, perlu adanya Gerakan Program Lintas Sektor untuk pencapaian target Ketersediaan Kab. Kotim berdasarkan Pola Pangan Harapan.

Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan NBM adalah pengumpulan data ke instansi terkait. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara sederhana menggunakan aplikasi microsoft excel oleh  Tim Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Kotawaringin Timur. Data produksi diperoleh dari instansi terkait termasuk hasil Survei Pertanian (SP) yang pengolahannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Data ekspor dan impor baik yang antar daerah maupun antar pulau diambil dari laporan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit dan instansi terkait. Data konversi dan lainnya dipakai data hasil penelitian berbagai pihak yang selama ini dipakai oleh Badan Pusat Statistik maupun instansi teknis yang terkait. Selanjutnya, ada sebagian data yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dengan cara membandingkan dengan data  konsumsi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur (Susenas), jika lebih besar atau lebih kecil akan dilakukan penyesuaian dengan pendekatan 10-15%, sehingga tingkat kesalahan dapat diperkecil.

Salah satu kelemahan data Neraca Bahan Makanan tingkat nasional maupun daerah adalah belum adanya penelitian mengenai beberapa konversi untuk produk tertentu ke bentuk lain dan extraction rate beberapa jenis bahan makanan, sehingga banyak dipakai faktor konversi dari negara lain. Disamping itu dengan belum adanya survei tataniaga bahan makanan di Kabupaten Kotawaringin Timur, informasi terhadap beberapa komoditi yang beredar luas di pasaran dilakukan pendekatan dengan data hasil Susenas.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotim (Ir. Jakatan),Berhasilnya penyusunan Neraca Bahan Makanan ini tidak terlepas dari peran aktif semua pihak khususnya anggota tim yang dengan penuh rasa tanggung jawab mulai dari pengumpulan, mengolah dan menganalisa data yang diperlukan demi berhasilnya publikasi ini

Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017, dapat disimpulkan antara lain :

  1. Banyaknya energi, protein dan lemak yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2017 per kapita per hari adalah masing-masing : energi sebesar 3.854 Kkal, protein sebesar 6.505,12 gram dan lemak sebesar 7.701,49 gram.
  2. Ketersediaan energi, protein dan lemak untuk dikonsumsi per kapita per hari oleh penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur menurut sumbernya masih didominasi oleh: Daging dengan Energi 60,22 kkal (1,56%), protein 6.270,18 (96,39%) kemudian Lemaknya sebesar 7.345,21 (95,37), Padi – padian dengan energi 1.917 Kkal (49,74%), protein 40,89 gram (0,63%) dan lemak sebesar 7,11 gram (0,09 %) dan Minyak dan Lemak dengan jumlah energi  sebesar 1.688,40 Kkal (43,80%), protein sebesar 0,85 Kkal (0,01%)  dan lemak sebesar 89,61 gram (1,16 %) , dan.
  3. Bila dibandingkan dengan standar gizi nasional (WNPG VIII tahun 2004), pada tingkat ketersediaan (energi 106.677 Kkal dan protein sebesar 7.016,77 Gram, sedangkan Lemak sebesar 8.306,23 Gram), maka jenis pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2017 hampir  melampaui rata-rata standar gizi nasional.
  4. Ketersediaan energi tahun 2017 masih didominasi oleh kelompok Hewani.

Dari analisis tentang ketersediaan pangan dan pola pangan harapan (PPh) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2017 dapat disimpulkan antara lain :

  1. Tingkat ketersediaan energi Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2017 sebesar 160 persen dan pencapaian skor PPH 2017 mencapai skor 94,3. Hal ini menunjukkan bahwa, ketersediaan energi di Kabupaten Kotawaringin Timur sudah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan, namun dari segi kualitas ketersediaan masih belum mencapai komposisi gizi yang beragam dan seimbang.

2.            Skor PPH tahun 2017 sebesar  94,3  menunjukkan bahwa diversifikasi pangan harus ditingkatkan untuk mencapai skor PPH ideal 100 pada tahun 2020.

Jakarta: Kementerian Pertanian akan menyelenggarakan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXVII di Markas Kodam XII/Tanjungpura, Kalimantan Barat, pada 19-22 Oktober. Kalimantan Barat dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan HPS 2017 karena hasil pertanian di daerah ini selalu surplus.

"Pertimbangan kedua, HPS 2017 terlaksana di Kalimantan Barat karena kami menginginkan pembanguann di daerah perbatasan. The border of Indonesia itu hebat, kita harus menunjukkan kepada dunia," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi saat jumpa pers soal HPS 2017, Jumat 13 Oktober 2017.

Peringatan HPS 2017 juga merupakan momentum menguatkan peran generasi muda dalam pembangunan pertanian dalam arti luas sesuai tema nasional HPS 2017: Menggerakan Generasi Muda Dalam Membangun Pertanian Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia. Tema internasional HPS 2017 yakni, Change the Future of Migration, Invest in Food Security and Rural Development.

Tema tersebut bercermin pada keadaan sumber daya manusia di sektor pertanian saat ini. Kementerian Pertanian menekankan adanya upaya penanganan permasalahan migrasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota yang berdampak pada berkurangnya jumlah petani.

"Banyak muda mudi yang justru bekerja di perkotaan. Ini menjadi masalah baik itu nasional maupun intetnasional. Permasalahnya sama di berbagai negara. Gol kita adalah menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Jika ada kerja sama dari generasi muda untuk memajukan sektor pertanian, tentu kita dapat mencapai tujuan besar tersebut," tandas Agung.

Penyelenggaraan HPS 2017 untuk mensosialisasikan kemajuan pembanguan di bidang pangan, memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi yang efektif dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, memotivasi pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif secara berkelanjutan dalam pembangunan pangan.

"HPS 2017 tak hanya dihadiri seluruh pelaku pembangunan pangan Indonesia, tapi juga pihak  swasta. Terdapat 206 perusahaan alat pertanian dari dalam negeri yang ingin ikut serta. Acara ini juga akan mengundang 150 delegasi negara sahabat," papar Agung.

Dalam pembukaan HPS 2017 akan ada pameran yang dipusatkan di Makodam XII/Tanjungpura. Melalui pameran ini, masyarakat bisa mengetahui kemajuan pembangunan di bidang pangan, berbagai teknologi dan mesin pertanian, serta display tanaman jagung, padi, dan hidroponik.

Acara menarik lainnya Lomba Cipta Menu yang bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK pada 18 Oktober. Acara ini bertujuan mensosialisasikan konsumsin pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman.

Kemudian, ada seminar World Food Day 2017 bertema Menggerakkan Generasi Muda untuk Membangun Pertanian di Wilayah Perbatasan serta acara tur diplomatik yang akan diikuti duta besar, diplomat, dan organisasi internasional. Seminar ini diharapkan mempererat hubungan diplomatik dan upaya memperkenalkan budaya Indonesia di tingkat innternasional, serta menarik investasi dari luar negeri untuk pembangunan pertanian.


Sumber: Metrotvnews

Keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) tengah berkembang di masyarakat. Tapi, berbelanja di TTI dengan pasar biasa, apa bedanya?

Menurut Manager TTI, Inti Pertiwi, hal yang membedakan TTI dengan pasar biasa adalah masalah harga. Sebab, semua barang yang di TTI di jual di bawah harga pasar.

"Kalau di sini lebih murah karena kita memotong rantai. Jadi langsung dari produsen ke TTI dan konsumen," ucap Inti saat berbincang dengan detikFinance di TTI Center, Jakarta, Minggu (15/10/2017).

a menjelaskan, memotong rantai yang dimaksud adalah membawa produsen barang langsung ke TTI dan menjualnya ke konsumen. Sehingga, tidak ada kenaikan harga yang dilakukan jika melawati produsen, pengumpul, bandar hingga pengecer.

"Kalau di luar produsen biasanya ke pengumpul lalu ke bandar, ada bandar satu dan dua. Lalu ke pengecer dan akhirnya ke konsumen. Sedangkan kita nggak, langsung dari produsen di bawa ke sini," sambung Inti.

Selain itu, harga yang murah juga dikarenakan bantuan dari pemerintah. Misalnya untuk biaya listrik dan sewa, pedagang tidak perlu membayar alias diberikan gratis.

Asalkan, para pedagang mengikuti aturan penjualan, yaitu mengambil untung kurang dari harga di pasaran.

"Misalnya bawang di luar dijual Rp 25.000/kg di sini cuma Rp 22.000/kg. Jadi di luar dapat untung Rp 500 per jual maka di sini cuma boleh Rp 100-200," jelasnya.


Nah, jika ada barang dagang yang dijual lebih dari harga pasar maka sanksi yang akan dilakukan adalah menurunkan langsung harga dagangan tersebut. Sebab hal tersebut sudah tidak sesuai dengan komitmen TTI.

Sebagai informasi, TTI sudah dibuka sejak 15 Juni 2016. Sejak berdirinya tersebut, TTI sudah tersebar hingga 2.839 di 32 provinsi. (dna/dna)
Sumber : detik.com
 

 
 

Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) akan diselenggarakan 19-22 Oktober 2017 di Markas Kodam VII/ Tanjungpura, Provinsi, Kalimantan Barat. 

Dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Jumat (13/10/2017), rangkaian kegiatan HPS tersebut meliputi pembukaan dan pameran, tur diplomatik, perlombaan, panen padi dan ekspor beras dalam rangka pengembangan lumbung pangan di kawasan perbatasan.

Pembukaan HPS yang dilanjutkan dengan pameran digelar pada 19 Oktober 2017. Sehari sebelumnya, panitia menggelar lomba cipta menu yang bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK. 

Lomba cipta menu bertujuan memasyarakatkan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman.



Seminar World Food Day 2017 dengan tema “Menggerakkan Generasi Muda untuk Membangun Pertanian di Wilayah Perbatasan” serta tur diplomatik yang diikuti para duta besar, diplomat, perwakilan organisasi internasional diselenggarakan untuk mempererat hubungan diplomatik.

Kegiatan tersebut juga merupakan upaya memperkenalkan budaya Indonesia serta menarik investasi luar negeri untuk pembangunan pertanian.

Generasi muda sebagai ujung tombak

Peringatan HPS merupakan momentum menguatkan peran generasi muda dalam pembangunan pertanian dalam arti luas. 

Hal ini sejalan dengan tema internasional HPS yang ditetapkan Food and Agriculture Organization (FAO) yakni, “Change the future of migation, Invest in food security and rural development.”

Sementara, tema HPS secara nasional adalah “Menggerakkan Generasi Muda dalam Membangun Pertanian Menuju Indonesia Lumbung Pangan Dunia.”

Tema yang dipilih kali ini sangat strategis mengingat kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian.

Pemerintah berpandangan, perlu diciptakan lapangan pekerjaan yang prospektif dan inovatif serta modern di bidang pertanian, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan.



Tak hanya itu, kepastian regulasi untuk mendukung bisnis di bidang pangan menjadi lebih adil juga sangat dibutuhkan untuk menarik minat generasi muda.

Modernisasi dan peningkatan peran generasi muda pada sektor pangan diharapkan dapat mewujudkan Indonesia lumbung pangan dunia pada 2045. 

Pembangunan pedesaan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya memberdayakan pemuda dengan berbagai usaha produktif di bidang pertanian, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan secara modern dan inovatif.

Lumbung pangan dunia

Guna mendukung Indonesia menuju lumbung pangan dunia, pemerintah tengah membangun lumbung pangan di 5 kabupaten perbatasan yakni Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu seluas sekira 50.000 hektar, melalui penerapan teknologi yang baik oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pada 21 Oktober 2017, rencananya akan digelar panen padi bersama Presiden RI Joko Widodo di areal seluas 100 hektar pertanaman padi di Desa Tunggal Bhakti, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. 

Pada momentum tersebut, pemerintah akan meresmikan ekspor beras perdana ke Malaysia sebanyak 25 ton, untuk kemudian dilanjutkan tahun berikutnya sesuai kesepakatan.


Peringatan HPS ke-37 bertujuan memperkuat kerja sama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif seluruh komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Tujuan lainnya adalah mendorong usaha-usaha penyelenggaraan pangan berkelanjutan yang membawa dampak sosial ekonomi kepada masyarakat.

Peringatan HPS tahun ini digunakan sebagai sarana untuk menunjukkan kepada masyarakat dan dunia internasional akan pencapaian kemajuan pembangunan pangan pada era Kabinet Kerja.

 

Sumber: Kompas

Senin, 16 Oktober 2017 04:23

80 Anggota Gapoktan Ikut Pelatihan

Sampit,- Sebanyak 80 orang anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang berasal dari wilayah selatan Kotim mendapatkan pelatihan manajemen dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kewirausahaan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kamis (14/9) kemarin. Kegiatan sehari yang digelar di Hotel Borneo Sampit ini diikuti oleh Gapoktan yang terlibat dalam Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat.

Membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotim Ir Jakatan memaparkan kegiatan ini dalam rangka mendukung pembangunan ketahanan pangan yang dicanankan Pemkab Kotim.

"Sesuai evaluasi dari kami, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yakni kewaspadaan pangan akibat kondisi marjinal, miskin struktural. Kemudian biaya distribusi pangan dari petani ke pasar yang masih sangat tinggi, sehingga pemerintah berupaya menggelar kegiatan LDPM dan PUPM untuk memotong panjangnya rantai pasokan untuk memangkas biaya distribusi hasil pertanian, " paparnya.

Dirinya berharap pelatihan tersebut bermanfaat bagi Gapoktan yang mengikuti kegiatan LDPM dan PUPM, demi memantapkan kegiatan ketahanan pangan secara sinergis.

Sementara itu Ketua Panitia Pelatihan Joni Parwoto, SP, MM menyampaikan, dengan pelatihan itu diharapkan Gapoktan terus mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Selain itu Gapoktan diminta menjaga dan mengembangkan aset yang dimiliki, baik berupa uang maupun barang dengan melakukan inventarisasi.

"Kegiatan ini juga dalam rangka mendukung proyek perubahan Diklatpim III Provinsi Kalteng melalui Program SIMANTAP dengan implementasi sistem pOAC. Pesertanya berasal dari LDPM Gapoktan Karya Bersama Desa Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan dari PUPM yaitu Gapoktan Parebok Baru dan Gapoktan Sinar Harapan di Desa Lempuyang Kecamatan Teluk Sampit,' terangnya.

Selain itu tambah Joni, kegiatan ini juga mengaktualisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang mengatur perlindungan petani, pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok, pemberdayaan petani dan kelompok tani serta pengembangan cadangan pangan masyarakat.

 

Senin, 02 Oktober 2017 01:40

Instruksi Penggunaan Pakaian Batik

;';sdl 'a;sdl ';as ao'lk