Senin, 16 Oktober 2017 05:38

Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Rapat Tim Efektif IV (Empat) Penyusunan Laporan Analisis SKPG di Ruang Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Written by
Rate this item
(0 votes)

Joni Parwoto, SP, MM (Ketua Tim Efektif)Membuka Rapat dan menjelaskan bahwa pada tahun ini pelaksanaan analisis SKPG diharapkan dapat dilakukan berbasis website sehingga pelaporan SKPG dapat dilakukan secara berkala dan rutin setiap bulan. Terutama pada saat-saat terjadi bencana transien maupun indikasi rawan pangan kronis.Dalam kesempatan ini meminta agar  dapat meningkatkan pemahaman tentang konsepsi ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012, sehingga pelaksanaan pencegahan kerawanan pangan melalui SKPG dapat terlaksana lebih baik.

Rapat ini menyepakati aplikasi SKPG berbasis website yang telah didemonstrasikan perlu penyempurnaan, di antaranya: pertama, pada tampilan perlu ditambahkan menu cetak dan download hasil tabulasi (.xls) setiap indikator; Kedua, upload data SKPG dipisahkan per tahun agar dapat terlihat hasil analisis setiap tahunnya; Ketiga, update data diharapkan dapat dilakukan berdasarkan data terakhir yang diupload ke dalam website. Keempat, database SKPG sebaiknya dilengkapi dengan instrumen berikut: (1) peta analisis; (2) fungsi download data dan analisisnya; dan (3) fungsi pembuatan pelaporan.

Instrumen SKPG, kita harapkan sebagai alat untuk sistem pemantauan dan deteksi dini (Early Warning System) dalam mengantisipasi kejadian kerawanan pangan lanjutnya adalah secara berjenjang dan terus menerus. Kegiatan SKPG terdiri dari analisis data situasi pangan dan gizi serta penyebaran informasi, yang lebih idealnya diteruskan dengan investigasi dan intervensi terhadap masyarakat yang terindikasi rawan pangan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur juga mendapat tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan PUPM/TTI, yang pada tahun  ini sebanyak 2 Gapoktan/ 4 TTI. Kegiatan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis baik di tingkat konsumen maupun produsen serta memberikan keuntungan yang layak bagi petani.

Namun demikian, kegiatan ketahanan pangan yang sudah dilaksanakan secara rutin tetap dijalankan dengan baik dalam rangka menyukseskan program peningkatan diversifikasi pangan, mengingat tugas-tugas tersebut sangat bermanfaat dalam merespon dan mengantisipasi isu-isu, baik itu ketahanan pangan maupun kerawanan pangan yang berkembang di masyarakat.

Fuji Rahmadi, SP (Sekretaris), Materi yang disampaikan dalam rapat ini fokus pada arahan dan kebijakan Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dan Pelaksanaan SKPG di daerah tahun 2017 berbasis website. Secara teknis kita diyakinkan bahwa SKPG sebagai isyarat dini dan intervensi (SIDI) dengan menerapkan aplikasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi berbasis Website.

Untuk ujicoba pelaporan SKPG berbasis website beberapa masukan dari peserta rapat.

Pertama, aparat kabupaten/kota dan provinsi yang menangani entry data SKPG berbasis website diharapkan tidak berganti-ganti selama proses ujicoba tahun 2017.

Kedua, kabupaten/kota melakukan entry data mulai bulan Januari 2017, sedangkan provinsi berkewajiban mendampingi pelaksanaan entry data. Namun demikian, jika kabupaten/kota mengalami kendala dalam pengisian dan upload data, aparat provinsi membantu berdasarkan kabupaten/kota yang menjadi tanggungjawabnya.

Ketiga, kabupaten/kota dan provinsi membuat email yang akan digunakan sebagai user name sesuai format yang telah disepakati, provinsi membuat tabulasi dan melaporkan user name ke pusat melalui email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya..

Keempat, BKP Pusat membuat password untuk login dan formulir input data selanjutnya disampaikan kembali hasilnya kepada provinsi melalui email provinsi, selanjutnya provinsi menyampaikan password dan formulir input ke kabupaten/kota masing-masing.

Pertemuan ini jelas Ermiwati( Kasi Kerawanan Pangan) memutuskan pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)  pada tahun 2017 masih berdasarkan Permentan No. 43 Tahun 2010, sedangkan ujicoba aplikasi berbasis website digunakan untuk penyempurnaan sistem pada Permentan baru sebagai pengganti Permentan No. 43 Tahun 2010. Sehingga kabupaten/kota tetap menyampaikan laporan analisis SKPG tahun 2017 ke provinsi dan pusat berupa laporan tahunan dan bulanan yang dimulai dari bulan Januari 2017.  Untuk Dinas Ketahanan Pangan harus dibahas lebih lanjut untuk merumuskan dan menentukan indikator yang akan digunakan dalam analisis SKPG. Ada beberapa masukan untuk penyusunan Permentan baru sebagai pengganti Permentan No 43 Tahun 2010, pertama, wilayah perkotaan yang memiliki luas lahan pertanian pangan dan dapat mencukupi kebutuhan wilayahnya tetap menggunakan indikator dari aspek ketersediaan. Kedua, SKPG tahunan merupakan akumulasi dari analisis bulanan sehingga laporan bulanan diharapkan dilaporkan setiap bulannya. Ketiga, untuk data D’ (data balita ditimbang terkoreksi) terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki data.

Read 136 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.